Kemendibud Gunakan Zonasi Untuk Menata Guru
 |
| Untuk guru PNS, maksimum empat tahun mengajar di satu tempat. |
“Isu yang kami usung ialah pemerataan berkualitas. Kami harapkan supaya di setiap zona, kualitas pendidikannya rata, dihentikan ada kesenjangan yang terlalu jauh,” ujar Mendikbud Muhadjir Effendy.
Zonasi juga dapat dipakai untuk menata guru. Menurut mantan Rektor Universitas Muhamadiyah Malang (UMM) itu, kini terjadi ketimpangan jumlah guru di beberapa daerah. Dengan zonasi maka jumlah guru PNS dan honorer harus merata.
Selain itu, juga harus ada rotasi. Untuk guru PNS, maksimum empat tahun mengajar di satu tempat. Begitu juga dengan kepala sekolah. Hanya guru cantik yang dapat menjadi kepala sekolah. Dan hanya kepala sekolah cantik dapat menjadi pengawas.
Baca juga: Kepala Sekolah dan Pengawas Menentukan Hitam Putihnya Pendidikan
Saat ini, Kemendikbud sedang memperjuangkan pemberian khusus untuk jabatan kepala sekolah dan pengawas. Yang mempunyai kedaulatan di masing-masing zona ialah Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).
"Tentu saja kepala dinas pendidikan tetap mempunyai otoritas di dalamnya. Bahkan untuk pembinaan training guru akan kami turunkan eksklusif ke zona," kata Menteri Muhadjir yang kutip dari JPNN (10/12/18).
Baca juga: Guru akan Diredistribusi Sehingga ada Empat Kategori
Diungkapkan Mendikbud, dikala ini ada 736.000 guru honorer di Indonesia. Dan yang paling besar jumlahnya di Jawa Barat. Hal ini diungkapnya dikala seminar "Grand Design Pendidikan di Jawa Barat”, di Kampus Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung.
"Sebenarnya guru honorer ini ialah guru pengganti pensiun. Akan tetapi guru yang pensiun tidak pernah diganti alasannya ada moratorium sehingga dihentikan mengangkat guru. Akhirnya kepala sekolah menetapkan untuk mengangkat guru honorer", kata Muhadjir.
Guru honorer mendapat honor dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Padahal BOS untuk operasional sekolah, bukan honor guru. Nantinya, tambah Mendikbud, Aparatur Sipil Negara (ASN) dibagi 2 yakni PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
PPPK lahir alasannya ada peraturan melarang mengangkat orang berusia lebih dari 35 tahun untuk menjadi PNS. Gaji dan pemberian guru dengan status PNS dan PPPK sama, yang berbeda hanya tidak ada dana pensiun bagi PPPK.
"Kita berharap tahun depan sudah ada PPPK guru. Perlu diingat bahwa dihentikan lagi ada moratorium guru", kata kata Mendikbud Muhadjir yang kutip dari Kompas(10/12/18).
0 Response to "Kemendibud Gunakan Zonasi Untuk Menata Guru"
Post a Comment